A. PENDAHULUAN

Sertifikasi produk merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Baristand Industri Pontianak untuk memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk memenuhi suatu persyaratan standar tertentu, baik penerapannya bersifat wajib atau bersifat sukarela.

Sertifikasi produk diperuntukan bagi klien yang memiliki fasilitas dan kemampuan untuk memproduksi produk yang akan dimintakan sertifikat produknya dan memiliki legalitas yang jelas atau kepada klien yang berdasarkan regulasi teknis dapat memiliki sertifikat produk.

Dalam pelaksanaan sertifikasi produk, harus memperhatikan hal fundamental berikut:

a. Memperhatikan kepentingan konsumen atau pihak yang terkait untuk mendapatkan keyakinan bahwa suatu produk telah memenuhi ketentuan standar tertentu,

b. Dapat digunakan dan dipublikasikan oleh klien untuk menunjukkan bahwa penilaian kesesuaian produk yang produksinya melibatkan pihak ketiga,

c. Harus dijaga agar tidak menimbulkan biaya berlebihan sehingga pada akhirnya akan membebani konsumen

Untuk memperlancar perdagangan melalui peningkatan efisiensi, produk bermutu sesuai standar dan harga yang kompetitif, maka pengawasan melalui pelaksanaan sertifikasi produk secara konsisten dan berkesinambungan akan tercapai bila produsen selalu melakukan kegiatannya sesuai system mutu yang telah ditetapkan dan persyaratan mutu produk.

Keuntungan Sertifikasi Produk

1. Produsen akan mendapatkan kemampuan menjamin konsistensi mutu produk terhadap konsumen,

2. Produsen akan mendapatkan perluasan pemasaran melalui informasi sertifikasi produknya,

3. Meningkatkan kepercayaaan konsumen,

4. Meningkatkan perlindungan pelaku usaha, konsumen dan tenaga kerja

Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Borneo

Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Borneo berada dibawah Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Baristand Industri Pontianak Nomor : 1808/BPKIMI/BRS.Ptk/SK/12/2011 tanggal 12 Desember 2011 atau revisinya. LSPro Borneo ini merupakan lembaga independen yang melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI.

Sistem sertifikasi SPPT SNI pada LSPro Borneo Pontianak dengan mengacu kepada SNI ISO/IEC 17065:2012, Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa serta Peraturan Menteri terkait.

LSPro Borneo telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor LSPr-019-IDN, yang melaksanakan sertifikasi SPPT SNI sesuai ruang lingkup dan juga melalui Penunjukan oleh Kementerian Perindustrian RI.

Dalam operasionalnya, LSPro Borneo didukung oleh SDM yang memadai dan personil yang berkualitas dan kompeten, antara lain Evaluator, PPC dan Laboratorium sub kontrak yang terakreditasi oleh KAN serta personil administrasi dengan mengutamakan pelayanan dalam memberikan jaminan mutu terhadap produk yang disertifikasi dan juga mempnyai keuangan yang stabil dari biaya sertifikasi produk.

LSPro Borneo tidak melakukan segala bentuk diskriminasi kepada klien, yang didasarkan kemampuan keuangan, nasionalisme, kelompok ataupun kondisi lain dengan cara mempercepat atau menunda proses permohonan. LSPro Borneo menjalankan aktifitasnya berdasarkan kemandirian dan objektivitas yang non diskriminatif. Untuk menghindari konflik kepentingan dalam proses sertifikasi, LSPro Borneo beserta personil yang terlibat didalamnya menerapkan asas independensi dan imparsialitas.

LSPro Borneo memiliki kantor yang permanen yang berlokasi di Baristand Industri Pontianak, Jl. Budi Utomo No. 41 Pontianak, Telp. (0561) 881393, 884442, Fax. (0561) 881533, website : http://baristandpontianak.net, E-mail: \n \"> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

B. KEBIJAKAN MUTU LSPro BORNEO :

“Lembaga Sertifikasi Produk Borneo (LS-Pro Borneo) Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak memberikan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) dengan :

1. Mengacu dan menerapkan standar SNI ISO/IEC 17065:2012

2. Menjamin kompetensi seluruh personil sesuai tanggungjawabnya

3. Mengutamakan mutu dan kepuasan klien

4. Melakukan kegiatan sertifikasi dengan menjamin ketidakberpihakan

C. RUANG LINGKUP AKREDITASI LSPro BORNEO :

1. Pupuk NPK Padat, SNI 2803:2010

2. Tepung Terigu, SNI 3751:2009

3. Kopi bubuk, SNI 01-3542-2004

4. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), SNI 01-3553-2006

5. Garam konsumsi beryodium, SNI 3556:2010

D. STRUKTUR BIAYA SERTIFIKASI

1. Biaya sertifikasi sesuai dengan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 tahun 2011 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perindustrian atau revisinya.

2. Biaya sertifikasi yang ditetapkan dalam struktur biaya sertifikasi meliputi pendaftaran, tinjauan dokumen, asesmen lapangan, pengambilan contoh, evaluasi dan penerbitan sertifikat atau pembiayaan pada tahap pengawasan berkala (survailen), dan tidak termasuk biaya pengujian contoh serta biaya transportasi dan akomodasi. Biaya Sertifikasi awal/ Resertifikasi sebesar Rp. 9.900.000,- dan biaya survailen sebesar Rp. 4.500.000,-

3. Biaya tambahan lain yang dibebankan kepada klien meliputi: pengulangan pengujian sebagian atau seluruh parameter SNI yang tidak memenuhi standar, ulang karena perubahan sistem manajemen mutu klien, pengujian mutu produk karena revisi standar yang diacu.

E. HAK DAN KEWAJIBAN


Hak

Pemegang sertifikat berhak untuk menggunakan sertifikat dan membubuhkan tanda SNI pada produk atau kemasannya dengan mengikuti aturan penggunaannya yang ditetapkan oleh LSPro Borneo, apabila produk yang dimaksud telah dinyatakan lulus sertifikasi; berhak untuk mempublikasikan bahwa produknya telah disertifikasi oleh LSPro Borneo; dapat mengajukan keluhan ke LSPro Borneo dalam hal kaitannya dengan kegiatan sertifikasi termasuk personel sertifikasi.

Kewajiban
Pemegang sertifikat menjamin bahwa produk yang disertifikasi diproduksi sesuai dengan standar dan spesifikasi yang sama seperti produk yang dijadikan contoh uji; harus menginformasikan ke LSPro Borneo apabila ada modifikasi produk, proses produksi dan sistem manajemen mutu; harus membolehkan personel LSPro Borneo untuk akses tak terbatas ke area pabrik yang memproduksi produk yang disertifikasi; harus memenuhi kewajiban pembayaran biaya yang ditetapkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan sertifikasi; LSPro Borneo memberi wewenang ke pemegang sertifikat untuk menyatakan bahwa produknya yang disertifikasi telah sesuai dengan standar dan aturan sistem sertifikasi serta memegang dan menjaga rahasia yang diperoleh selama LSPro Borneo berhubungan dengan pemegang sertifikat

F. KELUHAN dan BANDING

Keluhan

Semua pengaduan yang diterima dari klien atau pihak terkait lainnya secara tertulis ke LSPro Borneo yang berkaitan dengan kegiatan sertfikasi, selanjutnya keluhan tersebut akan ditindaklanjuti dan hasil penyelesaian keluhan tersebut diinformasikan ke pengirim keluhan.

Keluhan ini disampaikan ke pemegang sertifikat untuk diinvestigasi dan pemegang sertifikat diharuskan untuk mengadakan koreksi dan tindakan perbaikan dalam waktu yang ditetapkan dan hasilnya harus disampikan ke LSPro Borneodan pelanggan pemegang sertifikat.

Banding

Apabila berdasarkan suatu alasan, suatu pemberitahuan atas keputusan dari LSPro yang dianggap belum memenuhi atau belum memuaskan, pemohon dapat mengajukan banding ke LSPro Borneo

Pengajuan banding harus dalam bentuk tertulis dan disampaikan paling lambat 7 hari sejak menerima keputusan sertifikasi dari LSPro Borneo, dilengkapi dengan bukti dan data yang relevan untuk pertimbangan selama prosedur banding.

Pemohon banding diberi hak untuk mengirim perwakilannya ke LSPro Borneo untuk ikut dalam investigasi dan penyelesaian banding.

Keputusan banding merupakan keputusan akhir dan mengikat baik bagi perusahaan klien maupun bagi LSPro Borneo dan tidak ada tuntutan balik yang diajukan kedua belah pihak yang bersangkutan untuk mengubah keputusan tersebut.

G. Persyaratan Permohonan Sertifikasi

Persyaratan legalitas :

a. memiliki badan hukum

b. memiliki struktur organisasi dan penanggungjawab yang jelas

c. lokasi kegiatan jelas dan dapat diverifikasi

Persyaratan administratif :

a. mengisi formulir atau aplikasi pendaftaran *)

b. menandatangani kontrak kerjasama

c. membayar biaya sertifikasi

Persyaratan normatif :

a. telah menerapkan system manajemen mutu yang sesuai

b. telah melakukan audit internal dan system manajemen

c. memenuhi persyaratan proses sertifikasi

*) Dokumen Permohonan awal/Resertifikasi Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) :

1. Surat Permohonan Sertifikasi Produk (form isian terlampir)

2. Daftar Isian Permohonan Sertifikasi Produk (form isian terlampir)

3. Pernyataan Kesesuaian (form isian terlampir)

4. Surat Penunjukan Personil Sertifikasi Produk dari Perusahaan (form isian terlampir)

5. Dokumen perusahaan, terdiri dari :

5.1 Akte Perusahaan

5.2 Ijin Industri atau Ijin Usaha

5.3 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

5.4 Struktur Organisasi

5.5 Biodata Wakil Manajemen

5.6 Bagan/Diagram Alur Proses

5.7 Panduan Mutu

5.8 Daftar Induk Dokumen

5.9 Ilustrasi dan Cara Pembubuhan Tanda SNI

5.10 Tanda daftar Merk/Paten Merk atau Surat Pelimpahan Merk

5.11 Salinan Sertifikat Sistem Mutu (bila ada) atau Laporan Pengawasan Terakhir (bila sistem mutu sudah disertifikasi)

5.12 SIPA/SIPMA atau Surat Kerjasama Pemohon dengan Pemegang SIPA/SIPMA Air Baku (khusus AMDK)

5.13 Salinan Sertifikat Hasil Uji Air Baku (Permenkes No. 492/Menkes/PER/IV/2010 (khusus AMDK)

5.14 Salinan Sertifikat Pengujian Bahan Baku Garam sesuai Permenperin No. 42/M-IND/PER/11/2005 tentang Pengolahan, Pengemasan dan Pelabelan Garam Beryodium (khusus Garam Konsumsi Beryodium)

Catatan :

Untuk hak merk yang tidak dimiliki oleh perusahaan tetapi dimiliki oleh yang lain harus menyertakan surat kuasa dari pemilik merk perusahaan pemohon SPPT SNI.